Amson Padolo Hadiri Rapat Kunjungan Kerja Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI

MAKASSAR - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel) Amson Padolo menghadiri Rapat Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Penyediaan Akses Internet Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikas dan Informasi (Kominfo) di Balla Lompoa II Ballroom, Hotel Harper Perintis Makassar, Kamis, 7 April 2022.

Baca juga: Perkuat Solidaritas dan Gerakan, Perempuan Pulau Kodingareng Adakan Kongres Pertama

Rapat kunjungan kerja yang dihadiri Kepala Diskominfo kabupaten/kota se-Sulsel tersebut memiliki agenda spesifik terkait dengan penyediaan akses internet BAKTI Kominfo di Provinsi Sulawesi Selatan yang merujuk pada Peta Jalan Digital 2021-2024.

Dalam sambutannya, Amson Padolo mengatakan terdapat 5 (lima) poin penting yang menjadi amanat Presiden Joko Widodo dalam upaya kita mempercepat transformasi digital di Indonesia, salah satunya adalah perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.

Baca juga: Puncak Peringatan HUT Barru Ke-62, Plt. Gubernur Sulsel Akan Resmikan Gedung Polres

"Poin ini adalah salah satu poin terpenting, sekaligus menjadi poin yang dari pengalaman kami di Pemprov Sulsel menjadi poin yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Setiap kunjungan koordinasi maupun konsultasi dari pemerintah kabupaten/kota yang kami terima, sebagian besar melaporkan betapa peningkatan akses dan infrastruktur digital menjadi harapan masyarakat luas", kata Amson Padolo.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun Diskominfo-SP Prov. Sulsel sejak tahun 2019, masih ada sekitar 563 titik blank spot di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021-2022, melalui program pembangunan infrastruktur digital non-3T, BAKTI Kominfo bersama provider terkait merencanakan menuntaskan 131 titik blank spot yang tersebar di 9 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dengan membangun BTS.

Baca juga: Bupati Barru: Liliek Tribhawono Tinggalkan Barru Menyimpan Kenangan Manis

"Tentunya atas nama pemerintah kabupaten/kota terkait, kami sangat berterima kasih untuk hal tersebut. Namun kerja kita belum usai, karena masih banyak titik-titik blank spot lainnya yang menunggu perhatian pemerintah. Bahkan beberapa titik blank spot yang dilaporkan masyarakat masih terletak pada kabupaten/kota yang sama yang menjadi objek pembangunan infrastruktur/BTS non-3T di tahun 2022", tambahnya.

Lebih lanjut, Amson Padolo menyampaikan, percepatan elektronifikasi transaksi keuangan sementara ini juga terus digalakkan Pemprov Sulsel sebagai bagian dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digagas oleh Bank Indonesia. Salah satu tujuannya dimaksudkan agar pendapat daerah dapat meningkat dengan meminimalisir kelalaian dan kelemahan transaksi secara tunai.

Baca juga: Dihadiri Wakil Bupati Aska Mappe, Pengurus PORDI Barru Resmi Dilantik

"Namun kendala yang dihadapi tetap pada seputar infrastruktur digital. Sebagai contoh, beberapa pelabuhan yang direncanakan akan menggunakan elektronifikasi transaksi, belum dapat dilaksanakan, karena tidak adanya akses seluler ataupun internet di kawasan tersebut" lanjutnya.

Olehnya itu, ia sangat berharap dengan kehadiran Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI tersebut keinginan masyarakat akan terbangun meratanya pembangunan infrastruktur digital di Indonesia dapat diwujudkan.

Baca juga: 62 Tahun Pangkep, 2022 Pemprov Kucurkan Rp 30 Miliar untuk Rekonstruksi Ruas Minasatene

"Kami yakin kegiatan ini akan membawa perubahan yang sangat baik dan mempercepat pembangunan digital di daerah ini. Bagaimanapun juga, kehadiran infrastruktur digital yang baik adalah kunci dasar terwujudnya ekosistem digital yang akan dirasakan manfaatnya bagi pemerintah daerah dan seluruh masyarakat", tutupnya.

Sementara itu, Ketua Tim Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI, Bambang Kristiono dalam pengantarnya menjelaskan bahwa dalam saat ini BAKTI memiliki empat layanan publik, seperti penyedia akses internet, penyedia BTS, Palap Ring serta satelit multifungsi.

"Khusus penyediaan akses internet, BAKTI bahkan secara berkelanjutan melakukan program ini dengan berkesinambungan. Komisi I DPR RI ingin terus memastikan bahwa BAKTI Kemkominfo dapat terus bekerja untuk rakyat secara baik dan tepat sasaran, khususnya untuk wilayah 3T, yaitu terdepan, terpencil dan tertinggal. Bahkan menurut data Kemkominfo pada tahun 2020 hingga 2021, BAKTI Kemkominfo telah mendistribusikan layanan penyediaan akses internet ke lebih dari 15.000 titik di seluruh Indonesia", jelasnya.

Ia berharap melalui pertemuan tersebut pihaknya dapat mendengarkan paparan dari BAKTI Kementerian Kominfo untuk mengetahui sejauh mana keberlanjutan terkait program penyediaan akses internet BAKTI Kementerian Kominfo di Provinsi Sulawesi Selatan yang merujuk pada Peta Jalan Digital 2021-2024 mendatang.

Baca juga: Dinakhodai Suardi Saleh, IKA PPSP IKIP Ujung Pandang Raker di Dutungan

Rapat kunjungan kerja yang juga diisi dengan sesi pemaparan materi oleh Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi (TI) untuk Badan Usaha BAKTI, Dhia Anugrah Febriansa dan sesi tanya jawab dengan peserta rapat tersebut, diakhiri dengan pertukaran cinderamata dan sesi foto bersama.(***)